Memiliki Harley-Davidson (H-D) di Indonesia adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang kompleks, terutama terkait aspek fiskal dan hukum. Sebelum merasakan kebebasan di jalanan, setiap calon pemilik harus cermat dalam Memahami Aturan Kepemilikan motor gede (moge) ini, yang melibatkan serangkaian pajak dan regulasi khusus yang berbeda dari kendaraan roda dua pada umumnya. Tingginya nilai jual motor H-D secara inheren menempatkannya dalam kategori barang mewah, yang secara langsung memengaruhi struktur pajaknya di Indonesia.
Struktur Pajak Kendaraan Mewah
Struktur pajak untuk H-D di Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama yang signifikan:
- Bea Masuk (BM): Karena sebagian besar unit H-D diimpor secara utuh (Completely Built Up/CBU), komponen ini dikenakan persentase yang cukup tinggi dari nilai motor.
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Inilah komponen yang paling membedakan moge dari motor standar. Tarif PPnBM dikenakan berdasarkan kapasitas mesin (cc). Motor dengan kapasitas mesin di atas 500 cc umumnya dikenakan tarif PPnBM yang tinggi.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Sama seperti barang lainnya, PPN sebesar 11% (peraturan saat ini) dikenakan atas harga jual.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Dikenakan saat pertama kali motor didaftarkan.
Seorang calon pembeli motor Harley-Davidson Road Glide Special baru, misalnya, harus Memahami Aturan Kepemilikan ini. Jika diasumsikan harga dasar motor (sebelum pajak) adalah X, maka harga jual akhirnya di dealer dapat berlipat ganda setelah ditambah semua komponen pajak tersebut. Pada tahun fiskal 2024, tarif PPnBM untuk motor dengan kapasitas mesin di atas 500 cc ditetapkan pada persentase tertentu, membuat harga jual eceran melonjak tajam.
Pajak Tahunan dan Regulasi Administrasi
Setelah motor dimiliki, pemilik wajib menaati kewajiban pajak tahunan dan administrasi rutin. Pajak tahunan utama yang harus dibayarkan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Besaran PKB dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan tarif progresif, yang bergantung pada jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satu nama. Di Provinsi DKI Jakarta, misalnya, tarif progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya akan lebih tinggi daripada kendaraan pertama.
Penting bagi pemilik untuk Memahami Aturan Kepemilikan terkait dokumen dan legalitas. Motor H-D harus memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sah, dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pemalsuan dokumen atau penggunaan surat-surat yang tidak sesuai dapat berakibat fatal. Sebagai contoh kasus fiktif yang relevan, pada tanggal 10 April 2024, di kawasan Tangerang, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menyita 15 unit moge, termasuk beberapa unit Harley-Davidson, karena tidak memiliki kelengkapan BPKB yang sah atau menggunakan STNK hasil kejahatan. Penanganan kasus tersebut dilakukan oleh Unit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang menekankan pentingnya membeli motor melalui jalur resmi dengan dokumen yang lengkap dan valid.
Selain pajak, regulasi terkait lalu lintas juga harus diperhatikan. Pengendara H-D wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C. Meskipun motor ini termasuk kategori motor besar, SIM C masih berlaku selama tidak ada regulasi SIM khusus yang diterapkan secara nasional. Terakhir, riding gear dan modifikasi motor juga diatur. Penggunaan knalpot aftermarket harus mematuhi ambang batas kebisingan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang biasanya berkisar antara 80 hingga 90 dB untuk motor besar. Mengabaikan aturan ini dapat dikenakan tilang oleh petugas kepolisian lalu lintas. Pemilik H-D yang bijak selalu memprioritaskan kepatuhan hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup berkendara mereka.